Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB menggelar koordinasi optimalisasi retribusi jasa umum pelayanan kesehatan bersama sejumlah pihak terkait di Aula Rapat Bapenda Provinsi NTB, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD di lingkungan Provinsi NTB. Selain membahas capaian realisasi retribusi, rapat juga membahas potensi pengembangan objek dan layanan retribusi baru guna mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Dalam pemaparan rapat, disampaikan data target dan realisasi retribusi pelayanan kesehatan BLUD hingga 5 Mei 2026. Dari target sebesar Rp876,9 miliar, realisasi yang telah dicapai tercatat sebesar Rp217,8 miliar atau sekitar 24,84 persen. Data tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mendorong percepatan pencapaian target pendapatan di masing-masing rumah sakit daerah.

Selain itu, dijelaskan bahwa optimalisasi retribusi pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan PAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Bapenda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan bahwa retribusi jasa umum pelayanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam struktur PAD daerah.

“Koordinasi optimalisasi retribusi jasa umum pelayanan kesehatan ini menjadi penting karena sektor pelayanan kesehatan merupakan potensi yang diperhitungkan dalam struktur PAD kita,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan adanya peningkatan pendapatan daerah melalui pembenahan tata kelola dan optimalisasi pelayanan retribusi di rumah sakit daerah.

“Kita menargetkan adanya kenaikan pendapatan. Karena itu, kita berharap seluruh pihak dapat memperbaiki dan mengoptimalkan pengelolaan retribusi sehingga PR kita untuk proses pembangunan bisa kita laksanakan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan upaya bersama untuk menggali potensi pendapatan secara maksimal.

“Fiskal kita saat ini sedikit mengalami kontraksi. Oleh karena itu, kita di daerah ditantang untuk menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber yang telah ditetapkan maupun sumber baru lainnya yang memiliki potensi,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dan BLUD untuk memastikan target pendapatan dapat tercapai sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

“Kita pastikan target ini tercapai seperti yang sudah ditetapkan. Karena capaian pendapatan daerah akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Melalui koordinasi ini, Bapenda NTB berharap tercipta sinergi antarlembaga dalam mendukung optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pelayanan kesehatan, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi NTB.